Beberapa tahun belakangan ini kita dihadapkan oleh sistem ujian sekolah berskala nasional yang memiliki batasan nilai minimum untuk mencapai sebuah kelulusan. Tidak ada yang salah dengan sistem ini karena di negara lain juga ada standar sejenis. Permasalahannya adalah bagaimana mencapai tingkat kelulusan yang tinggi, kalau perlu 100%?

Kita semua tentu sepakat bahwa level sekolah di setiap tempat berbeda, terlebih sekolah dengan status swasta, mulai dari sekolah yang sudah mapan sampai sekolah yang sarana dan fasilitasnya saja tidak memadai, ditambah lagi dengan para siswa yang kemampuannya di bawah rata-rata. Di lain pihak, pejabat kependidikan di negeri ini, baik itu di level provinsi maupun di level yang langsung berhubungan dengan sekolah-sekolah, menginginkan tingkat kelulusan yang tinggi. Lalu bagaimana caranya mempertemukan dua hal ini, antara kemampuan siswa dengan tuntutan tingkat kelulusan yang tinggi?

Provinsi menginstruksikan target kelulusan mendekati 100%, kalau bisa 100%. Pejabat di kotamadya menerima informasi ini untuk kemudian diteruskan ke pejabat di bawahnya. Karena ingin menyenangkan atasan, maka pejabat level bawah ini menginstruksikan kepada sekolah agar bisa menghasilkan tingkat kelulusan yang tinggi. Mengenai caranya, silakan diatur oleh masing-masing sekolah. Nah, di sinilah kalimat kuncinya. Silakan gunakan cara apapun, yang penting semua anak didik lulus.

Apakah saat ini saya sedang mengigau dengan menulis tulisan di atas? Insya Allah tidak. Itu adalah kenyataan di lapangan yang sudah menjadi rahasia umum, hanya mungkin agak sulit memang untuk membongkar praktik kecurangan ini. Saya percaya tidak semua sekolah melakukan praktik kecurangan semacam ini, tetapi tidak sedikit yang melakukannya.

Bagaimana mereka melakukannya?

Banyak cara, dan mohon maaf, guru-guru kita menjadi semakin cerdas untuk urusan ini dari tahun ke tahun. Aturan diperketat, maka akan muncul inovasi baru di dunia pencontekan yang sayangnya dicontohkan oleh guru-guru kita. Saya sebelum ini menyempatkan diri menjadi guru. Sudah sekitar 6 tahun saya menjadi guru dan akhirnya memutuskan untuk cuti sementara karena akan mengambil program S2 MM. Sekolah tempat saya mengajar dahulu sangat sangat takut untuk melakukan praktik semacam ini, namun karena tuntutan dari pejabat di atas dan juga “tidak ingin mengecewakan” orang tua murid, mau tidak mau akhirnya dilakukan. Perasaan malu dan dosa bercampur baur. Saya tidak tahu bagaimana guru di sekolah lain, yang saya tahu tetangga saya yang juga seorang guru, dia malah bangga bisa memberikan teknologi pencontekkan mutakhir dan terbaru kepada anak didiknya. Naudzu billah.

Benarkah apa yang saya tulis di atas? Terserah bagaimana Anda menilainya. Tetapi, silakan saja diuji. Kumpulkan murid-murid dari sekolah biasa kemudian lakukan tes ulang dan lihat hasilnya. Anggap saja ada 500 orang. Kalau separuhnya bisa lulus, saya anggap tulisan saya ini berarti fitnah.

Fakta lain. Sekolah-sekolah menengah atas favorit dalam beberapa tahun ini agak ketar-ketir dalam menerima murid baru. Koq bisa? Kan tinggal diurut saja dari NEM tertinggi sampai terendah. Ya memang sederhananya seperti itu, based on NEM (saya tidak tahu istilah apa sekarang untuk nilai ujian nasional murni). Masalahnya, NEM saat ini sudah tidak dipercaya murni didapatkan dari kemampuan siswa. Jelas ketar-ketir sekolah favorit karena bisa jadi mereka menerima siswa yang dari sisi nilai ujian nasional sangat memuaskan tetapi pada kenyataannya tidak seimbang dengan kemampuan siswa tersebut. Perusahaan sekarang juga begitu. Mereka tidak lagi melihat NEM karena tidak bisa dijadikan patokan. Lebih baik dilakukan tes.

Kejadian tertangkap basahnya para guru yang memberikan bocoran di salah satu sekolah di Medan dan juga di beberapa sekolah lain, menurut saya, mereka lagi sial saja, kurang beruntung, karena di luar sana bisa jadi lebih banyak lagi yang melakukan hal serupa. Atau, ini hanya sebagai sampel bahwa pemerintah telah melakukan hal yang benar dalam menyikapi isu kecurangan ini. Buat satu kasus yang terungkap untuk melindungi kasus-kasus lain di sekolah-sekolah lain. Tapi saya tidak mau berspekulasi sampai ke sana, termasuk apakah bapak-bapak yang ada di atas sana mengetahui praktik kecurangan semacam ini. Yang menyedihkan dan memalukan kalau ternyata semua isntruksi itu berasal dari mereka. Mau jadi apa negeri ini.

Lantas, mau sampai kapan sistem pendidikan seperti ini dan mau dibawa ke mana arah pendidikan kita?

Kalau pemerintah hanya melihat angka-angka yang tertera dan kemudian memaksakan diri untuk segera sejajar dengan negara lain, minimal dengan Singapura dan Malaysia, dengan menaikkan batas minimum kelulusan setiap tahunnya, maka sebenarnya pemerintah kita telah gagal mengelola pendidikan. “Optimalisasi” pencontekan akan terus dilakukan dan berinovasi seiring dengan terus diterapkannya sistem pendidikan seperti sekarang. Semakin dinaikkan batas kelulusan, maka semakin banyak sekolah yang takut para siswanya tidak lulus, yang berarti semakin banyak partisipan di bidang pencontekan ini, yang sekali lagi dilakukan oleh bapak ibu guru kita tercinta. Selama sistem kelulusan ini masih berjalan, maka bantuan guru ke muridnya pada saat ujian akan terus berlanjut.

Kalau alasannya untuk memudahkan pemetaan, maka sistem dahulu zaman saya sekolah masih bisa dipakai tanpa harus menerapkan batas minimum kelulusan. Sudahkah mereka memikirkan alternatif yang lebih pas?

Saya khawatir kita hanya akan menghasilkan lulusan yang bagus di luar tetapi jelek di kemampuan aslinya. Mau sampai kapan seperti ini? Semoga saja cepat didapatkan solusi terbarunya sehingga mampu menghasilkan lulusan dengan kualitas tinggi yang dibuktikan dengan nilai pencapaian yang tinggi pula.

Kapan?